Ia menerangkan, salah satu alasan pihaknya mengajukan banding, adalah karena majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi di dalam persidangan.
Menurutnya, majelis hakim harusnya mempertimbangkan kesaksian dari pihak tergugat yang dihadirkan dalam persidangan, karena mereka adalah peserta RUPS yang sah, dan memberikan kesaksian di bawah sumpah.
“Mereka (hakim) pertimbangannya ansich bahwa 1365 KUHPerdata dan UU Nomor 40 Tahun 2007. Sementara ini ada Kemendagri tahun 1999, ada POJK, dan peraturan BI. Ini kompleks kalau bicara tentang bank ini. Karena ada Permendagri khusus yang mengatur soal ini,” jelasnya.
Apolos menegaskan, dengan pengajuan banding yang dilakukan oleh pemegang saham Bank NTT, maka perkara 309 mentah kembali.
“Ketika ada yang menyatakan banding, maka perkara ini mentah kembali. Mentah kembali. Tidak berlaku apa-apa. Perkara ini akan diperiksa lagi oleh pengadilan tinggi,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Apolos membantah informasi yang berseliweran, bahwa seolah-olah ada putusan Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa Izhak Rihi ditempatkan kembali jadi Dirut Bank NTT.
Tinggalkan Balasan