Erikson melanjutkan, berbicara bagaimana pelayanan administrasi kependudukan atau good governance yang menjadi salah satu misi KORPRI dalam rangka mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik, transparasi, akuntabilitas, kesetaraan dan kewajaran, dan responsibiltas serta independensi.
Dukcapil, kata Erikson, sudah mencoba beberapa hal melakukan inovasi pelayanan dengan berkolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, dengan pola melakukan inovasi yang kreatif bukan saja untuk pelayanan dukcapil, tapi bagaimana data kependudukan bisa dimanfaatkan oleh seluruh lembaga.
“Tidak ada lagi pelayanan yang harus mengetik nama, NIK dan sebagainya mulai dari nol, kalau berkolaborasi dengan baik tinggal melakukan akses data,” imbuh Erikson.
Selanjutnya, tambah Erikson, bagaimana implementasi, monitoring dan keberlanjutannya.
“Salah satu kelemahan kita, kadang-kadang kita melakukan inovasi, ganti orang ganti inovasi, inovasi banyak tapi tidak terhubung dengan yang lainnya, sehingga pelayanan publik terasa sangat sulit,” tandas Ketua Departemen Pelayanan Publik Digital DPKN ini.
Tinggalkan Balasan