Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah lebih banyak dilakukan di luar Pulau Jawa. Luasnya wilayah Indonesia yang memiliki 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota serta sekitar 17 ribu pulau, maka pembangunan tidak bisa hanya dilakukan di Pulau Jawa saja.
Jokowi membuktikan pembangunan infrastruktur tersebut melahirkan titik-titik ekonomi yang baru. Sebagai contoh, pembangunan Sirkuit Moto GP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berhasil membawa perubahan ekonomi bagi masyarakat NTB.
Keberhasilan atau dampak dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah juga terlihat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pantai yang indah berhasil menjadi sumber ekonomi baru berkat adanya pembangunan infrastruktur yang memadai.
Di Pulau Papua, pemerintah juga telah membangun Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km dan Jembatan Youtefa 1,3 km. Sementara untuk pengembangan SDM internal, pemerintah melalui Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai Kepala Balai, Kepala Satker maupun PPK.
Kemudian, pemerintah juga menggelar Pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19. Pada TA 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp 671 miliar menjadi 731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 27.967 tenaga kerja.
Tidak kalah penting, pemerintah melakukan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke), pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi dan Mamberamo Raya. (*)