Rehabilitasi Fisik Kantor, Camat Langke Rembong Minta Sumbangan ke Masyarakat

Informasi yang dihimpun KORANNTT.com, bahwa proposal itu bertujuan untuk penataan dan menyediakan fasilitas penunjang pelayanan di Kantor Camat Langke Rembong.

Rehabilitasi Fisik Kantor, Camat Langke Rembong Minta Sumbangan ke Masyarakat. (Foto: Yhono Hande)

Ruteng, KN – Pemerintah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT, melayangkan proposal sumbangan sukarela kepada masyarakat, untuk perbaikan fisik gedung kantor camat.

Informasi yang dihimpun KORANNTT.com, bahwa proposal itu bertujuan untuk penataan dan menyediakan fasilitas penunjang pelayanan di Kantor Camat Langke Rembong.

Selain itu untuk mewujudkan akses pelayanan yang baik dan berkualitas bagi masyarakat, termasuk menjadikan lingkungan Kantor Camat Langke Rembong yang aman dan kondusif.

Meski demikian, kehadiran proposal itu justru menjadi polemik dan dipertanyakan masyarakat. Mereka menilai kantor camat merupakan aset daerah, sehingga tidak layak meminta sumbangan kepada masyarakat.

“Kantor camat itu aset daerah. Semua biaya untuk rehabilitasi atau pemeliharaan aset daerah itu harus bersumber dari APBD, supaya jelas pencatatan nilai asetnya,” ujar sumber media ini, Jumat 5 Agustus 2022.

Menurutnya, jika ada sumbangan dari pihak lain, maka seharusnya masuk dulu ke APBD. Setelah itu baru disalurkan untuk dimanfaatkan.

“Jadi jangan langsung digunakan, supaya tidak dianggap melakukan pungutan liar atau pungli. Pemerintah Daerah juga tidak sembarangan meminta sumbangan dari pihak ketiga,” tegasnya.

Karena, kata dia, hal itu sudah tertuang dalam PP 12 Tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah dan PP No 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara.

BACA JUGA:  Warga Dua Kecamatan Dirugikan, Buntut Kebijakan Bupati Hery Nabit

Selain itu tertuang juga di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 77 Tahun 2022, tentang pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan milik daerah.

“Harus diatur dulu ketentuannya berkaitan dengan sumbangan pihak ketiga dan jenis-jenis sumbangan yang diperbolehkan dan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada),” ungkapnya.

Sementara Camat Langke Rembong, Yohanes S.A Ndahur, ketika dikonfirmasi media, ia membenarkan, bahwa proposal itu memang benar milik instansinya.

“Kalau ada pegang proposal itu bisa lihat langsung saja. Proposal dengan sampul plastik biru, ada tanda tangan saya itu resmi dari saya,” ujar camat melalui pesan WhatsApp.

Menurut Yohanes, proposal itu ditujukan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Langke Rembong, tetapi dikhususkan bagi para pengusaha yang berdomisili di wilayah setempat.

“Kalau ke sejumlah pengusaha, iya, itu benar dari saya. Dan data pengusahanya ada sama kami,” tandasnya.

Untuk diketahui, rencana penataan gedung kantor kecamatan Langke Rembong dibutuhkan dana sekitar Rp45.025.000. (*)

error: Content is protected !!