Butuh Kerja Keras, Cerdas dan Jujur untuk Mencapai Kemakmuran

Wakil Gubernur juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTT sudah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi NTT untuk melaksanakan kegiatan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah. Penertiban aset ini untuk mewujudkan tertib administrasi, dan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap barang milik daerah agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Hasilnya, telah ditertibkan 94 unit kendaraan roda empat dan selanjutnya di lakukan pelelangan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Juga peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Pada tahun 2021 ini telah diresmikan pemanfaatan Assessment Center dan   Computer Assisted Test (CAT) dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT memperoleh peringkat kedua  Nasional BKN Award 2021 kategori Komitmen Pengawasan Dan Pengendalian Lingkup Pemerintah Provinsi Tipe A. Adapun juga  Pemerintah Provinsi NTT  menyediakan insentif untuk meningkatkan  kesejahteraan ASN melalui kebijakan  tunjangan perbaikan penghasilan (TPP),” ungkapnya.

“Kita patut bersyukur dengan percepatan vaksinasi yang masif telah membuahkan hasil dan sampai kini cakupan vaksinasi dosis 1 di NTT telah mencapai 60,65 persen. Angka ini setara dengan 2,32 juta peserta vaksin dari target yang ditetapkan sebanyak 3,83 juta orang sehingga penularan covid 19 dapat kita cegah dan juga angka stunting terus menurun hingga menjadi 20,90 persen pada Agustus 2021,” tutup Wagub.

Dalam perayaan HUT NTT tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan  MoU antara Direktur Bank NTT dan Kanwil Kemenkumham NTT tentang Penyenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual sekaligus penyerahan Sertifikat Merk Dagang kepada Pelaku UMKM Binaan Bank NTT, kemudian penandatanganan MoU Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik oleh para Bupati dan Walikota, juga `penandatanganan MoU oleh Kepala Ombudsman RI dan Gubernur NTT serta penyerahan dokumen sertifikat lahan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kepada Pemerintah Provinsi NTT.