Pemprov NTT Segera Cairkan Dana Rp10,6 Miliar untuk Warga Terdampak Seroja

  • Bagikan
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT, Ambros Kodo / Foto: Eman Krova

Kupang, KN – Dana bantuan Seroja senilai Rp10,6 Miliar segera disalurkan bagi masyarakat terdampak badai siklon tropis Seroja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dana ini merupakan bantuan dari berbagai pihak, melalui rekening posko tanggap darurat Provinsi NTT, yang hingga kini masih tersimpan di Bank NTT.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT, Ambros Kodo mengatakan dana bantuan Seroja senilai Rp10,6 Miliar segera disalurkan, namun membutuhkan data dukungan warga terdampak.

“Dana itu tersimpan di rekening posko tanggap darurat Provinsi NTT, dan akan segera kita manfaatkan, namun harus membutuhkan dukungan dokumen dan data warga terdampak, serta jenis kebutuhan warga,” ujar Ambros Kodo kepada wartawan, Kamis 14 Oktober 2021.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTT tidak bermaksud untuk mengendapkan atau menyimpan uang Seroja. Namun karena sudah melewati masa tanggap darurat, sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaan dana.

“Sehingga pemanfaatan dana itu bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Karena sangat berbeda dengan posisi tanggap darurat kemarin,” jelas Ambros Kodo.

Dia menjelaskan, terdapat sejumlah data warga yang telah diinput ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, namun tidak melampirkan nama dan alamat calon penerima bantuan.

“Sehingga menjadi kesulitan bagi kita dalam rangka pertanggungjawaban pemanfaatan dana sumbangan itu. Maka kita minta harus lampirkan nama calon penerima, agar jumlah bantuan yang didistribusikan dapat terdata secara baik,” jelasnya.

“Kita juga tidak perlu data yang terlalu rumit seperti memiliki KTP dan NIK. Yang penting ada nama, alamat dan kebutuhannya. Dan pastinya mereka adalah warga terdampak,” jelasnya menambahkan.

Kata Ambros, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Kepala BPBD Kabupaten/Kota se-NTT, agar seluruh data masyarakat terdampak segera diinput ke BPBD Provinsi NTT, lengkap dengan nama, alamat dan kebutuhan masyarakat.

“Karena paling lambat minggu ketiga bulan Oktober, kita sudah bisa realisasikan. Dan bagi Kabupaten/Kota yang sudah memasukan datanya, kita akan segera memprosesnya,” terang Ambros.

Masyarakat terdampak Seroja, akan menerima bantuan berupa barang seperti seng, paku, kayu dan semen, karena pemerintah hanya bantu memperbaiki, bukan membangun rumah secara utuh.

BACA JUGA:  Pemerintah Provinsi NTT Lelang 91 Unit Kendaraan Dinas

“Catatannya, bantuan yang kita berikan tidak dalam bentuk uang. Tetapi dalam bentuk kebutuhan warga berupa barang. Misalnya seng, paku, kayu dan semen,” terangnya.

Dia menerangkan, pihaknya lamban memproses bantuan seroja bagi masyarakat, karena harus perlu ketelitian, sehingga tidak terjadi tumpang tindih data yang telah dikirimkan ke BNPB Pusat untuk mendapatkan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat.

“Seperti disampaikan Pemerintah Pusat bahwa, bagi rumah warga yang rusak berat akan mendapat bantuan berupa uang Rp50 Juta, rusak sedang Rp25 Juta, dan rusak ringan Rp10 Juta, agar intervensi yang diberikan tidak ditujukan bagi orang yang sama,” jelasnya.

Dia menambahkan, dana bantuan Seroja senilai Rp10,6 Miliar yang tersimpan di rekening posko tanggap darurat Provinsi NTT akan dimanfaatkan hingga akhir tahun anggaran 2021.

“Jika sampai akhir tahun anggaran tidak selesai dimanfaatkan, maka akan masuk sebagai pendapatan di APBD tahun 2022. Namun pemanfaatan tetap diarahkan untuk Seroja,” tandasnya.

Dana Tunggu Hunian

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, Ambros Kodo menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp9 Miliar, bagi 6.423 rumah warga yang rusak akibat badai seroja.

“Pemerntah sudah alokasikan Dana Tunggu Hunian Rp9 Miliar langsung ke masing-masing rekening BPBD Kabupaten/Kota se-NTT,” jelasnya.

Menurutnya, dana itu sudah 100 persen direalisasikan ke sejumlah daerah, sehingga diharapkan untuk dapat diproses lebih lanjut, sehingga bisa mengajukan proses Dana Tunggu Hunian tahap kedua bagi masyarakat.

“Dana Tunggu Hunian itu berupa uang Rp500 Ribu per Kepala Keluarga (KK) untuk tiga bulan, sehingga satu kali pencairan sebesar Rp1,5 Juta,” ungkap Ambros Kodo.

Sementara bagi warga di lima Kabupaten yang mengalami longsor dan banjir, pemerintah sedang melakukan proses pembangunan di setiap unit untuk relokasi.

“Saya sudah sampai di Flores Timur, dan pembangunan sudah 80 persen untuk relokasi. Sementara di Kabupaten Lembata, Alor, Sumba Timur dan Kota Kupang, prosesnya sedang berjalan,” tandasnya. (*)

  • Bagikan
error: Content is protected !!