Pemprov NTT Segera Cairkan Dana Rp10,6 Miliar untuk Warga Terdampak Seroja

Kupang, KN – Dana bantuan Seroja senilai Rp10,6 Miliar segera disalurkan bagi masyarakat terdampak badai siklon tropis Seroja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dana ini merupakan bantuan dari berbagai pihak, melalui rekening posko tanggap darurat Provinsi NTT, yang hingga kini masih tersimpan di Bank NTT.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT, Ambros Kodo mengatakan dana bantuan Seroja senilai Rp10,6 Miliar segera disalurkan, namun membutuhkan data dukungan warga terdampak.

“Dana itu tersimpan di rekening posko tanggap darurat Provinsi NTT, dan akan segera kita manfaatkan, namun harus membutuhkan dukungan dokumen dan data warga terdampak, serta jenis kebutuhan warga,” ujar Ambros Kodo kepada wartawan, Kamis 14 Oktober 2021.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTT tidak bermaksud untuk mengendapkan atau menyimpan uang Seroja. Namun karena sudah melewati masa tanggap darurat, sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaan dana.

“Sehingga pemanfaatan dana itu bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Karena sangat berbeda dengan posisi tanggap darurat kemarin,” jelas Ambros Kodo.

Dia menjelaskan, terdapat sejumlah data warga yang telah diinput ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, namun tidak melampirkan nama dan alamat calon penerima bantuan.

“Sehingga menjadi kesulitan bagi kita dalam rangka pertanggungjawaban pemanfaatan dana sumbangan itu. Maka kita minta harus lampirkan nama calon penerima, agar jumlah bantuan yang didistribusikan dapat terdata secara baik,” jelasnya.

“Kita juga tidak perlu data yang terlalu rumit seperti memiliki KTP dan NIK. Yang penting ada nama, alamat dan kebutuhannya. Dan pastinya mereka adalah warga terdampak,” jelasnya menambahkan.

Kata Ambros, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Kepala BPBD Kabupaten/Kota se-NTT, agar seluruh data masyarakat terdampak segera diinput ke BPBD Provinsi NTT, lengkap dengan nama, alamat dan kebutuhan masyarakat.

“Karena paling lambat minggu ketiga bulan Oktober, kita sudah bisa realisasikan. Dan bagi Kabupaten/Kota yang sudah memasukan datanya, kita akan segera memprosesnya,” terang Ambros.