“Sehingga kalau bicara soal skala prioritas, saya kira seluruh paket dengan jumlah 66 paket ini semuanya prioritas, apalagi 18 paket yang jelas-jelas sudah ditender tetapi kemudian dicoret oleh Pak Bupati. Ini semua sudah melalui sebuah proses, jadi tidak muncul secara kebetulan,” jelasnya.
PMKRI Cabang Ruteng juga menilai, refocussing anggaran tahap dua untuk percepatan penanganan COVID tidak urgen. Seharusnya Bupati menjabarkan penjelasan tentang realisasi anggaran COVID selama ini, sehingga publik mengetahui kondisi belanja APBD untuk penangan COVID tahun 2021, dari hasil penyerapannya pada masing-masing instansi, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Alam, dan Rumah Sakit.
Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik tentang kondisi kas APBD COVID tahun 2021, apakah surplus anggaran atau defisit anggaran, sehingga paling tidak publik memperoleh asumsi dasar, bahwa apakah refocussing tahap dua dengan cara memotong belanja Modal tahun anggaran 2021 layak atau tidak, urgen atau tidak.
Tinggalkan Balasan