“Mereka input seperti itu karena dalam pikiran mereka bahwa untuk pertanggungjawaban sumber daya terkait penanganan COVID. Misalkan mereka sudah menggunakan logistik seperti Rapid Antigen dan alat lain untuk penanganan COVID, dan logistiknya habis, tetapi yang terpapar positif tidak banyak,” jelasnya.
Ia menuturkan, pemerintah Kabupaten/Kota hanya berpikir dari aspek audit, sehingga mereka menginput data tanpa berpikir bahwa akan berdampak pada pengambilan kebijakan.
“Karena kalau biasanya data meningkat hanya 400-600 dan tiba-tiba melonjak jadi 3000, maka ada sesuatu yang luar biasa. Dan pantas presiden merespons seperti itu,” jelasnya.
Sekda Polo Maing menjelaskan, setelah data pasien terinput dan terpublikasi, pihaknya coba untuk menelusuri detail datanya, dan ternyata ditemukan terjadi kekeliruan penginputan data dari semua Kabupaten/Kota di NTT.
“Sehingga kami sudah berkoordinasi dengan para Sekda, dan meminta Kadis Kesehatan merumuskan surat secara baik, untuk memberi arahan kepada Kabupaten/Kota. Karena persoalan ini kita harus cari solusinya,” ungkapnya.
Tinggalkan Balasan