Kupang, KN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, wacana merumahkan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT belum merupakan keputusan final.
Kebijakan tersebut masih dalam tahap antisipasi, menyusul ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
Menurut Melki, polemik ini berangkat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD, dengan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang diundangkan.
“Saya sudah panggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menghitung. Kalau aturan 30 persen ini diberlakukan penuh tahun depan, berapa yang harus kita hemat,” ujar Melki, Rabu (25/2/2026) malam.
Berdasarkan perhitungan Kepala Badan Keuangan Daerah NTT, Beny Menoh, Pemprov NTT diperkirakan harus melakukan penghematan sekitar Rp540 miliar agar porsi belanja pegawai sesuai dengan ketentuan 30 persen. Nilai tersebut setara dengan pembiayaan sekitar 9.000 PPPK.
“Artinya, sekitar 9.000 PPPK berpotensi tidak bisa kita bayar jika aturan itu diberlakukan secara ketat,” jelasnya.
Siapkan Langkah Antisipasi
Melki menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT sejak awal telah mengantisipasi kemungkinan tersebut. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pelatihan dan pengalihan tenaga PPPK ke sektor lain, terutama sektor swasta.
Pemprov juga mempertimbangkan skema dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar para PPPK yang terdampak tetap memiliki peluang usaha dan dapat menghidupi keluarga mereka.
“Kita ingin mereka tetap survive, tetap bekerja dan menafkahi keluarganya. Ini bentuk tanggung jawab pemerintah daerah,” tegasnya.
Meski demikian, Melki menekankan bahwa kebijakan tersebut belum final. Pemprov NTT masih menunggu kemungkinan adanya kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.
Tinggalkan Balasan