Kupang, KN – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat permanen.
Untuk tingkat provinsi, jumlah sekolah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
Khusus di Nusa Tenggara Timur (NTT), pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Kupang disebut telah mencapai sekitar 72 persen.
Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan tersebut mulai beroperasi pada Juli 2026.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam kunjungan kerjanya ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (31/5/2026).
“Untuk Kabupaten Kupang, progres pembangunan Sekolah Rakyat permanen sudah sekitar 72 persen dan ditargetkan mulai digunakan pada Juli 2026,” ujar Saifullah.
Program Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school dengan dukungan fasilitas pendidikan berbasis teknologi.
Peserta didik yang diterima diprioritaskan berasal dari keluarga miskin, termasuk anak-anak petani, nelayan, buruh, serta pekerja sektor informal.
Menurut Saifullah, program tersebut tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan peningkatan kepercayaan diri siswa yang selama ini hidup dalam berbagai keterbatasan.
“Mereka datang dengan banyak keterbatasan, kurang percaya diri, masalah kesehatan, anemia, kekurangan gizi. Sekarang mereka lebih percaya diri dan optimistis menghadapi masa depan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Saifullah juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif di seluruh Sekolah Rakyat.
Ia memastikan tidak akan ada toleransi terhadap praktik perundungan (bullying), kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun tindakan intoleransi.
“Kalau ada pelaku bullying, intoleransi, atau kekerasan seksual, langsung diberhentikan. Tidak ada toleransi,” tegasnya. (ocp/ab)
Tinggalkan Balasan