Kupang, KN — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, menyoroti kondisi ekosistem pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinilai masih membutuhkan perhatian khusus dalam peningkatan kualitas.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers usai rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen yang digelar di Pallacio Ballroom Hotel Aston, Kupang, Senin (4/5/2026).
Dalam keterangannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan bukanlah proses instan seperti pembangunan infrastruktur fisik.
“Peningkatan kualitas pendidikan perlu dukungan ekosistem. Membangun sumber daya manusia itu tidak seperti membangun fisik yang bisa langsung terlihat hasilnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah mendorong pendekatan “partisipasi semesta” sebagai strategi utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendekatan ini melibatkan seluruh elemen, mulai dari keluarga, masyarakat, orang tua, hingga media massa.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah juga memiliki peran penting, termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di lapangan.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa sektor pendidikan di NTT masih menghadapi dampak fenomena learning loss dan learning poverty. Meski demikian, upaya perbaikan yang dilakukan secara komprehensif mulai menunjukkan hasil positif.
“Meski belum sepenuhnya sesuai harapan maksimal, indikator pendidikan mulai menunjukkan tren yang membaik,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak membandingkan sistem pendidikan Indonesia secara langsung dengan negara lain yang telah lebih dahulu memiliki infrastruktur pendidikan yang lengkap.
“Setiap negara memiliki titik awal dan tantangannya masing-masing dalam menghasilkan pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.
Solusi Akses: Starlink dan Listrik untuk Daerah Terpencil
Menanggapi ketimpangan akses pendidikan, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan internet dan listrik, Abdul Mu’ti menyampaikan rencana koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Untuk wilayah tanpa akses internet, pemerintah akan memfasilitasi penggunaan jaringan satelit seperti Starlink. Sementara untuk daerah yang belum memiliki listrik, pemerintah akan bekerja sama dengan PLN untuk pembangunan jaringan.
“Untuk daerah yang belum ada internetnya, nanti kita fasilitasi dengan jaringan Starlink. Kemudian yang belum ada listriknya, kita bekerja sama dengan PLN,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur dasar tersebut memerlukan kolaborasi lintas sektor, mengingat pengadaan listrik merupakan kewenangan PLN, sementara Kemendikdasmen berperan dalam memastikan dukungan terhadap proses pembelajaran.
Pemerintah pun optimistis bahwa melalui penguatan kolaborasi antar berbagai pihak, kualitas pendidikan nasional, termasuk di NTT, akan terus meningkat menuju standar yang diharapkan. (roy/ab)