Kupang, KN — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan skema pembiayaan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk dukungan pendanaan sebesar Rp50 miliar melalui Bank NTT. Kebijakan ini ditujukan untuk memutus ketergantungan pekerja pada tengkulak atau calo.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan hal tersebut saat membuka dialog interaktif bertema “Membangun Kolaborasi dan Sinergi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Serikat Buruh/Pekerja dalam Melindungi dan Menciptakan Pekerja yang Kontributif” yang digelar oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT di Aula El Tari, Kamis (30/4).
Melki menjelaskan, melalui skema KUR tersebut, biaya pelatihan dan persiapan kerja PMI dapat ditanggung di awal dan dibayarkan setelah pekerja memperoleh penghasilan. “Supaya mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak atau calo,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah menargetkan proses keberangkatan PMI dapat dilakukan langsung dari NTT guna meningkatkan pengawasan sekaligus memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Dalam jangka panjang, Pemprov NTT juga mendorong transformasi tenaga kerja menjadi pelaku usaha. Pemerintah tengah menyiapkan dukungan pembiayaan melalui KUR perbankan dan koperasi yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
“Kalau ada pekerja yang mau naik kelas jadi pengusaha, pemerintah akan fasilitasi,” kata Melki. Ia menilai kebutuhan pengusaha di NTT masih sangat besar di berbagai sektor.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ke depan dapat diukur dari lahirnya pengusaha baru dari kalangan pekerja. “Pengusaha yang lahir dari rahim pekerja akan lebih paham bagaimana membangun hubungan kerja yang adil,” ujarnya.
Gubernur menegaskan pentingnya mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha untuk membenahi berbagai persoalan ketenagakerjaan di NTT, mulai dari pengangguran, kualitas tenaga kerja, hingga hubungan industrial.
Ia mengungkapkan, masih terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk usia kerja dan tenaga kerja yang terserap di dunia usaha. Karena itu, diperlukan upaya serius dalam menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat konektivitas antara tenaga kerja dan dunia usaha.
“Gap ini harus dijawab dengan membuka lapangan kerja baru, memperkuat koneksi dengan dunia usaha, dan juga mengelola migrasi tenaga kerja dengan lebih baik,” katanya.
Struktur tenaga kerja NTT sendiri masih didominasi sektor primer seperti pertanian, dengan minimnya hilirisasi dan industrialisasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya nilai tambah ekonomi daerah. “Defisit neraca perdagangan kita sekitar Rp51 triliun. Ini menunjukkan kita masih menjual produk mentah,” ujar Melki.
Di tengah keterbatasan tersebut, sektor informal dan UMKM dinilai menjadi penopang utama ekonomi daerah. Pemerintah, kata Melki, akan terus memperkuat sektor ini sebagai bantalan ekonomi.
Ia juga menyoroti pentingnya link and match antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri, serta perlunya membuka akses informasi pasar kerja yang lebih luas.
Selain itu, rendahnya kompetensi tenaga kerja, terutama PMI, masih menjadi persoalan serius. Banyak pekerja berangkat tanpa keterampilan memadai dan dokumen lengkap, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Semakin tinggi kompetisi, semakin tinggi pula standar yang dibutuhkan,” tegasnya.
Melki mencontohkan tenaga kerja terampil seperti perawat yang dapat bekerja di Jepang dengan penghasilan Rp25–30 juta per bulan, sebagai bukti pentingnya peningkatan kualitas dan kesiapan tenaga kerja.
Gubernur juga mengakui hubungan industrial di NTT masih kerap diwarnai konflik, terutama terkait upah dan kesejahteraan. Karena itu, diperlukan perbaikan sistem secara menyeluruh, termasuk penguatan pengawasan.
Pemerintah juga terus memperluas perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial. “Tahun lalu kita lindungi 100 ribu pekerja, tahun ini kita siapkan lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Petrosa Christina, mengatakan dialog ini merupakan bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di NTT.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai unsur, termasuk pemerintah, TNI/Polri, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat.
Dialog tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan di NTT, khususnya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat perlindungan bagi pekerja. (ocp/ab)