“Gap ini harus dijawab dengan membuka lapangan kerja baru, memperkuat koneksi dengan dunia usaha, dan juga mengelola migrasi tenaga kerja dengan lebih baik,” katanya.
Struktur tenaga kerja NTT sendiri masih didominasi sektor primer seperti pertanian, dengan minimnya hilirisasi dan industrialisasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya nilai tambah ekonomi daerah. “Defisit neraca perdagangan kita sekitar Rp51 triliun. Ini menunjukkan kita masih menjual produk mentah,” ujar Melki.
Di tengah keterbatasan tersebut, sektor informal dan UMKM dinilai menjadi penopang utama ekonomi daerah. Pemerintah, kata Melki, akan terus memperkuat sektor ini sebagai bantalan ekonomi.
Ia juga menyoroti pentingnya link and match antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri, serta perlunya membuka akses informasi pasar kerja yang lebih luas.
Selain itu, rendahnya kompetensi tenaga kerja, terutama PMI, masih menjadi persoalan serius. Banyak pekerja berangkat tanpa keterampilan memadai dan dokumen lengkap, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Semakin tinggi kompetisi, semakin tinggi pula standar yang dibutuhkan,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan