“Gap ini harus dijawab dengan membuka lapangan kerja baru, memperkuat koneksi dengan dunia usaha, dan juga mengelola migrasi tenaga kerja dengan lebih baik,” katanya.
Struktur tenaga kerja NTT sendiri masih didominasi sektor primer seperti pertanian, dengan minimnya hilirisasi dan industrialisasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya nilai tambah ekonomi daerah. “Defisit neraca perdagangan kita sekitar Rp51 triliun. Ini menunjukkan kita masih menjual produk mentah,” ujar Melki.
Di tengah keterbatasan tersebut, sektor informal dan UMKM dinilai menjadi penopang utama ekonomi daerah. Pemerintah, kata Melki, akan terus memperkuat sektor ini sebagai bantalan ekonomi.
Ia juga menyoroti pentingnya link and match antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri, serta perlunya membuka akses informasi pasar kerja yang lebih luas.
Selain itu, rendahnya kompetensi tenaga kerja, terutama PMI, masih menjadi persoalan serius. Banyak pekerja berangkat tanpa keterampilan memadai dan dokumen lengkap, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Semakin tinggi kompetisi, semakin tinggi pula standar yang dibutuhkan,” tegasnya.
Melki mencontohkan tenaga kerja terampil seperti perawat yang dapat bekerja di Jepang dengan penghasilan Rp25–30 juta per bulan, sebagai bukti pentingnya peningkatan kualitas dan kesiapan tenaga kerja.
Gubernur juga mengakui hubungan industrial di NTT masih kerap diwarnai konflik, terutama terkait upah dan kesejahteraan. Karena itu, diperlukan perbaikan sistem secara menyeluruh, termasuk penguatan pengawasan.
Pemerintah juga terus memperluas perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial. “Tahun lalu kita lindungi 100 ribu pekerja, tahun ini kita siapkan lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Petrosa Christina, mengatakan dialog ini merupakan bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di NTT.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai unsur, termasuk pemerintah, TNI/Polri, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat.
Tinggalkan Balasan