“Tidak boleh ada satu pun kendaraan pemerintah yang tidak teridentifikasi. Kita harus tahu, dia ada di mana, dipakai siapa, pajaknya sudah bayar atau belum, dan kondisinya seperti apa,” ujarnya.
Menurut Melki, persoalan kendaraan dinas bukan sekadar administrasi, tetapi berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Ia mengungkapkan, masih adanya kendaraan dinas yang belum membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan PAD.
“Ini uang kita sendiri. Kalau kendaraan pemerintah saja tidak bayar pajak, itu sama saja kita mengurangi pendapatan daerah,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD segera melakukan pembenahan internal, termasuk menelusuri kendaraan yang tidak hadir dalam apel. Pemerintah akan mengirimkan surat teguran kepada dinas terkait, dengan tembusan langsung kepada gubernur, wakil gubernur dan sekda.
“Data sudah ada. Mana saja yang tidak hadir akan kita kirim surat teguran. Pada kesempatan pertama harus segera ditertibkan,” katanya.
Lebih lanjut, Melki juga menyoroti banyaknya aset kendaraan yang tidak jelas statusnya baik yang sudah rusak, tidak digunakan, maupun yang berpotensi dilepas.
Tinggalkan Balasan