Lebih lanjut, Melki juga menyoroti banyaknya aset kendaraan yang tidak jelas statusnya baik yang sudah rusak, tidak digunakan, maupun yang berpotensi dilepas.
“Mau dijual, mau dilepas, atau sudah tidak dipakai bertahun-tahun, tetap harus dilaporkan. Tidak boleh ada aset yang hilang dari pengawasan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kendaraan dinas bukan sekadar fasilitas, tetapi amanah yang harus dijaga. Seluruh pengguna, mulai dari kepala dinas, kepala badan, kepala biro hingga pejabat teknis, diminta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan dan administrasinya lengkap.
“Rawat dengan baik. Cek kondisi kendaraan, cek pajaknya. Kalau ada kendala, laporkan ke bendahara atau pimpinan. Jangan didiamkan,” tegasnya.
Dalam arahannya, Melki tidak hanya menekankan pembenahan di level institusi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku di level individu ASN. Ia meminta seluruh aparatur memastikan kendaraan pribadi mereka juga taat pajak.
“Saya mulai dari diri sendiri. Dulu saya punya kendaraan dengan plat luar, semua sudah saya mutasi ke NTT. Jadi kita harus kasih contoh,” ujarnya.
Ia bahkan mengajak ASN saling mengingatkan, baik di lingkungan keluarga maupun kantor, agar tidak ada lagi kendaraan yang menunggak pajak.
“Kalau ada atasan atau teman yang lupa, ingatkan. Ini tanggung jawab bersama. Kita bangun budaya taat pajak dari dalam,” katanya.
Menurut Melki, pembenahan internal menjadi kunci sebelum pemerintah meminta kepatuhan masyarakat.
“Kalau kita sudah beres di dalam, kita bicara ke rakyat akan lebih kuat. Kita tidak bisa minta masyarakat bayar pajak kalau kita sendiri belum tertib,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga membuka ruang bagi inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ia meminta masukan dari ASN, Jasa Raharja, maupun pihak terkait lainnya.
“Kita cari cara yang sederhana, praktis, supaya masyarakat tidak dipersulit. Bayar pajak itu harus mudah,” katanya.
Melki juga menyinggung kebijakan uji coba yang sempat menuai pro dan kontra, yakni pembatasan akses BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak. Menurutnya, kebijakan itu justru memicu peningkatan kesadaran masyarakat.
Tinggalkan Balasan