“Dengan adanya kebijakan penyesuaian fiskal nasional dan pengendalian defisit APBN, sebagian besar daerah mengalami penurunan ruang fiskal daerah. Kendati demikian, kondisi ini harus jadi momentum memperbaiki tata kelola keuangan dan mendorong penguatan kemandirian fiskal,” jelasnya.
Ia menegaskan, berbagai terobosan juga sudah dilakukan seperti digitalisasi pembayaran dan retribusi daerah serta pemberlakuan promo keringanan pajak kendaraan.
Upaya-upaya ini diharapkan bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pelayanan dan meminimalisir potensi kebocoran.
“Sejalan dengan itu, upaya mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM juga terus dilakukan. Melalui Program One Village One Product (OVOP), saat ini sudah ada 190 UMKM binaan dengan 44 produk unggulan. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga menyediakan ruang pemasaran dengan membentuk NTT Mart di 22 Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (mld/ab)
Tinggalkan Balasan