Selain pengangkatan kepala sekolah definitif, Pemprov NTT juga melakukan penataan terhadap pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah. Dari total 144 PLT yang ada, sebagian besar telah diakomodasi untuk diisi secara definitif, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan pangkat dan kondisi khusus di sekolah tertentu, termasuk SLB dan wilayah terpencil.

Ambros menambahkan, rotasi juga dilakukan terhadap sejumlah kepala sekolah, termasuk antar kabupaten, dengan mempertimbangkan aspek pemerataan serta kebutuhan personal, seperti penyatuan keluarga.

“Total yang akan dilantik mencapai 296 orang. Ini juga menjadi pelantikan kepala sekolah pertama sejak 2023, sekaligus yang pertama di masa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur saat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ambros menegaskan bahwa, seluruh proses dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi. Koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk memastikan tidak ada pelanggaran administrasi.