Komunitas difabel juga menyampaikan sejumlah catatan penting, termasuk kebutuhan pelayanan publik yang lebih ramah disabilitas, seperti fasilitas aksesibilitas di puskesmas. Selain itu, penguatan ekonomi inklusif bagi pelaku UMKM difabel juga menjadi perhatian dalam diskusi forum.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pendekatan kolaboratif dalam perencanaan pembangunan. “Kami terbuka untuk duduk bersama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan komunitas. Kolaborasi dan inovasi sangat penting agar program yang dirancang bisa menjadi model yang bahkan dapat direplikasi oleh daerah lain di NTT,” kata Wildrian.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah kota sedang memperkuat sistem data pembangunan, termasuk melalui pendekatan Pra-Musrenbang tematik stunting yang memantau berbagai indikator layanan dasar. Selain itu, pemerintah juga tengah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendukung penguatan data dan inovasi kebijakan.
Tinggalkan Balasan