Dalam sesi diskusi, berbagai masukan strategis disampaikan peserta. Perwakilan Poltekkes Kupang menyoroti bahwa kasus stunting, wasting, dan gizi buruk masih berkaitan erat dengan faktor kemiskinan, sehingga diperlukan inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya.
Usulan kerja sama riset dan program bersama antara Pemerintah Kota Kupang dan Poltekkes juga disampaikan sebagai langkah memperkuat intervensi kesehatan masyarakat.
Isu kekurangan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Peserta mengusulkan agar pemerintah daerah memperluas program beasiswa bagi calon tenaga kesehatan guna menjawab kebutuhan layanan kesehatan di masa depan. Selain itu, gagasan pengembangan layanan telemedicine turut dibahas, dengan catatan bahwa ketersediaan infrastruktur jaringan harus menjadi perhatian utama.
Dari sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, peserta menyoroti tantangan meningkatnya pengangguran intelektual. Kemampuan bahasa asing dinilai masih menjadi hambatan bagi lulusan yang ingin bersaing di pasar kerja internasional. Karena itu, muncul gagasan pembentukan ruang belajar bahasa asing berbasis komunitas sebagai wadah peningkatan kapasitas generasi muda.
Komunitas difabel juga menyampaikan sejumlah catatan penting, termasuk kebutuhan pelayanan publik yang lebih ramah disabilitas, seperti fasilitas aksesibilitas di puskesmas. Selain itu, penguatan ekonomi inklusif bagi pelaku UMKM difabel juga menjadi perhatian dalam diskusi forum.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pendekatan kolaboratif dalam perencanaan pembangunan. “Kami terbuka untuk duduk bersama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan komunitas. Kolaborasi dan inovasi sangat penting agar program yang dirancang bisa menjadi model yang bahkan dapat direplikasi oleh daerah lain di NTT,” kata Wildrian.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah kota sedang memperkuat sistem data pembangunan, termasuk melalui pendekatan Pra-Musrenbang tematik stunting yang memantau berbagai indikator layanan dasar. Selain itu, pemerintah juga tengah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendukung penguatan data dan inovasi kebijakan.
Tinggalkan Balasan