“Setelah pernyataan Bapak Gubernur terkait 9.000 PPPK memberikan respon yang banyak dari masyrakat NTT dan menjadi tanda tanya bagi PPPK Kabupaten termasuk kami di Kabupaten Sikka,” ungkapnya.
Saat ini lanjut Yoris, 32,3% APBD Kabupaten Sikka dipakai untuk belanja pegawai, sehingga pihaknya merasa perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT.
“Kami melalui rapat bersama pimpinan perangkat daerah di Sikka, melihat bahwa ada langkah yang harus segera dilakukan. Kondisi kami di Sikka 32,3% belanja pegawai dengan jumlah PPPK sekitar 4.000 lebih, berarti ada langkah yang harus kami lakukan. Untuk itulah mengapa kami berkoordinasi dengan Gubernur. Kita semua dibawah komando Gubernur berupaya mencari jalan keluar,” ujarnya.
Yoris juga menambahkan pihaknya menyiapkan beberapa alternatif, namun tetap berkonsultasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Besar harapkan kami ada langkah yang kita lakukan sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan cepat,” imbuhnya. (ak/ab)
Tinggalkan Balasan