Ade mengharapkan, Gubernur dan Wakil Gubernur perlu memiliki kapasitas responsif yang profesional untuk bisa memproyeksikan atau memprediksi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan ekonomi, infrastruktur dan kemiskinan.
”Ke depannya perlu memperkuat koordinasi antara pemprov dan pemkab/pemkot dalam membagi kewenangan agar program dapat terealisasi dengan baik,” tambahnya.
”Hal penting lainnya juga harus memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Urusan IPM sangat krusial karena menggambarkan kualitas hidup masyarakat, menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data, membantu menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah,” jelas Ade.
Penanggap selanjutnya Rafnel Azhari mengungkapkan capaian kepuasan 80,5% merupakan capaian angka yang baik untuk tahun pertama yang menandakan adanya kepercayaan dan harapan pembangunan.
“80,5% ini menandakan masyarakat percaya kepada Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini. Masyarakat tentu memberikan persepsi baik namun juga harus kita perhatikan hal-hal yang perlu dibenahi. Saya juga memberikan apresiasi kepada lembaga survei Voxpol Center Research and Consulting memilih responden dominan masyarakat menengah ke bawah diantaranya peternak, petani, nelayan yang berkontribusi dalam survei ini,” ungkap Rafnel.
Gubernur Siap Tindak Tegas Oknum yang Memanipulasi Data Kemiskinan
Dalam diskusi tersebut, Gubernur NTT juga mengecak setiap orang atau oknum-oknum yang secara sadar dan sengaja melakukan manipulasi atau memalsukan data-data kemiskinan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan tertentu.
“Kita harus tindak tegas setiap orang yang sengaja bermain-main dengan data kemiskinan ini. Jangan ada lagi yang bermain data kemiskinan yang akhirnya membuat program bantuan-bantuan sosial menjadi bermasalah dan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
“Kita bukan hanya saja menindak tegas pelaku yang bermain-main dengan data kemiskinan, tetapi juga menindak kepada masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi namun secara sengaja juga menerima dan menikmati bantuan sosial karena bekerja sama dengan oknum yang memanipulasi data kemiskinan tersebut,” ungkapnya.
Pelaksanaan PON NTT-NTB Tahun 2028
Gubernur Melki juga mengungkapkan, penyelenggaraan pelaksanaan PON NTT-NTB akan tetap dijalankan sesuai rencana. Pelaksanannya juga menyesuaikan dengan fasilitas venue-venue yang ada di Provinsi NTT dan NTB.
”Kami sudah sepakat bahwa NTT dan NTB hanya akan merenovasi venue-venue yang sudah dimiliki saat ini sebagai tuan rumah. Venue yang tidak bisa kita bangun karena pertimbangan anggaran maka langkah yang kami tempuh adalah menggunakan juga venue-venue yang ada di DKI dan Jawa Barat. Prinsipnya adalah PON NTT-NTB tetap berjalan dengan tidak membebani anggaran APBN,” ungkap Gubernur. (mld/ab)
Tinggalkan Balasan