“Target PAD yang sangat besar ini membutuhkan tim yang kuat dan solid. Hubungan antara Gubernur dan Sekda tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus berjalan seiring,” jelasnya.

Ia menilai, Sekda NTT ke depan harus berasal dari figur muda yang memiliki kapasitas, pengalaman birokrasi yang kuat. Selain itu, harus mampu mengelola aparatur sipil negara (ASN) tanpa menimbulkan konflik internal.

Untuk menghindari potensi konflik kepentingan, ia berpandangan bahwa, figur dari luar lingkup internal Pemprov NTT lebih tepat dipertimbangkan.

“Selama ini, konflik kepentingan kerap terjadi dalam pengangkatan pejabat eselon II, III, dan IV. Karena itu, kami menilai figur dari luar akan lebih objektif,” katanya.

Yohanes juga menyoroti pengalaman Frans Sales Sodo yang pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Manggarai Barat. Menurutnya, pengalaman tersebut sangat relevan karena Frans Sales Sodo terbukti mampu meningkatkan PAD di wilayahnya hingga melampaui capaian provinsi.

“Pengalamannya di Manggarai Barat, termasuk dalam melayani agenda nasional dan internasional, menjadi modal penting untuk membantu Gubernur mencapai target PAD sebesar Rp2,8 triliun,” tambahnya.