Soe, KN— Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena meresmikan NTT Mart by Dekranasda Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Utara, Selasa (2/12/2025).
Peresmian ini disebut sebagai tonggak baru pemasaran produk UMKM sekaligus strategi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki memaparkan kondisi perdagangan NTT yang dinilai masih timpang. Ia mengungkapkan data Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa NTT mengalami defisit perdagangan hingga Rp51 triliun.
“Barang yang keluar hanya sekitar Rp8 triliun, sementara barang yang masuk mencapai Rp59 triliun. Defisit ini lebih besar dari APBD provinsi,” tegasnya.
Melki juga menyoroti ketergantungan masyarakat terhadap produk luar, termasuk pembelian pinang dari daerah lain yang mencapai Rp1 triliun per tahun.
“Saya bertemu Gubernur Jambi, dia bilang orang NTT membuatnya kaya karena beli pinang dari sana. Padahal kita bisa tanam sendiri,” ujarnya.
Menurut Gubernur, permasalahan utama UMKM NTT bukan pada produksi, tetapi pada ketersediaan pasar. Kehadiran NTT Mart menjadi jawaban dari persoalan tersebut.
“UMKM kita bisa produksi, tetapi tidak punya pasar. Karena itu kita buka pasarnya lebih dulu,” katanya.
NTT Mart dirancang untuk: menjadi pusat pemasaran produk One Village One Product (OVOP), menyerap hasil produksi UMKM di desa dan kelurahan, menampilkan etalase kuliner, kerajinan, tenun, kriya, dan fashion, serta dikembangkan menjadi platform digital ala Shopee atau Tokopedia versi NTT.
Melki menegaskan pentingnya menjaga konsistensi produksi. “Barang harus tersedia setiap hari dan kualitas tidak boleh turun,” ujarnya.
Gubernur juga mendorong masyarakat untuk meninggalkan pola menjual bahan mentah dan beralih ke produk olahan bernilai tinggi. Ia mencontohkan jantung pisang yang jika diolah bisa meningkat nilainya hingga 50 kali lipat.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya literasi pengelolaan uang. “Banyak keluarga bukan miskin karena tidak punya uang, tetapi karena salah mengelola uang. Tokoh agama dan pendamping desa harus terlibat mengedukasi,” tambahnya.
Tinggalkan Balasan