Kupang, KN — Bank NTT terus memperluas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera atau FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Nusa Tenggara Timur.
Program yang dikelola BP TAPERA itu menawarkan sejumlah kemudahan, mulai dari suku bunga tetap 5% hingga lunas, uang muka 1%, tenor hingga 20 tahun, serta angsuran terjangkau mulai Rp1 juta per bulan. Paket pembiayaan tersebut juga sudah mencakup premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan PPN.
Rumah yang ditawarkan melalui program ini memiliki luas antara 60 hingga 200 meter persegi dengan lebar bangunan 21 hingga 36 meter persegi.
Kepala Divisi Kredit, Komersial, dan Menengah Bank NTT, Soleman Bisilisin, mengungkapkan bahwa sejak 2016 Bank NTT telah membiayai 2.042 debitur KPR FLPP dengan total pembiayaan sekitar Rp201 miliar.
“Tahun ini target kami 300 unit rumah, dan hingga kini sudah terealisasi 247 unit. Masih ada 53 unit yang kami harapkan bisa tersalurkan sebelum akhir tahun. Program ini tidak hanya menyasar ASN sebagai pengguna, tetapi juga mendorong pengembang lokal untuk menyediakan rumah yang layak,” kata Soleman dalam Sosialisasi Program Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP di Aula El Tari, Kupang.
Bank NTT saat ini bekerja sama dengan 16 developer, terdiri atas 10 developer di Kota dan Kabupaten Kupang serta enam lainnya di wilayah Flores dan Rote. Bagi ASN, pembayaran angsuran juga dapat dilakukan melalui pemotongan gaji sehingga lebih praktis dan fleksibel, termasuk bagi mereka yang bertugas di daerah.
Menurut Soleman, memiliki rumah sendiri tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman, tetapi juga menjadi bentuk investasi jangka panjang yang nilainya terus bertambah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Yosef Rasi Psat, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa program perumahan BP TAPERA memberi manfaat strategis bagi ASN. Selain membuka akses terhadap rumah layak, program ini juga mendukung penurunan angka kemiskinan melalui indikator kepemilikan hunian.
“Kegiatan ini penting agar ASN memahami hak dan kewajibannya dalam program perumahan, serta dapat memberi masukan terhadap revisi undang-undang perumahan,” ujar Yosef.
Ia juga mengimbau ASN untuk aktif memanfaatkan fasilitas ini dan ikut menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar.
Direktur Operasi Pengerahan BP TAPERA, Budi Santoso, menambahkan bahwa sosialisasi ini juga menjadi kesempatan bagi BP TAPERA untuk menghimpun masukan dari ASN di daerah. “Kami ingin memastikan regulasi yang akan datang benar-benar berpihak pada masyarakat, termasuk di daerah seperti NTT,” katanya.
Melalui KPR FLPP yang disalurkan Bank NTT, pemerintah berharap semakin banyak ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak.
Program ini juga diharapkan memberi dampak ekonomi bagi daerah serta mendukung upaya penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. (*)