Melki menambahkan, selain untuk kebutuhan pribadi, tunjangan tersebut juga berkaitan dengan aktivitas anggota dewan dalam menjalankan fungsi representasi.

“Ada beberapa elemen yang harus mereka lakukan untuk membantu masyarakat di Dapil. Jangan menilai ini sebagai urusan pribadi tetapi sesuai kebutuhan teman-teman di Dapil masing-masing,” ungkapnya.

Ia juga menanggapi kritik publik yang menilai nominal kenaikan tunjangan terlalu besar. Menurutnya, sebagian besar anggaran yang diterima dewan juga dipakai untuk melayani konstituen.

“Saya lihat sebagian orang melihat angka-angka ini sangat besar, tetapi saya lihat juga ini dipakai untuk urusan konstituen di Dapil masing-masing,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Melki memastikan akan segera mengecek kembali detail Pergub tersebut. Ia menekankan keterbukaan pemerintah untuk duduk bersama DPRD demi mencari jalan tengah.

“Saya akan segera cek detailnya seperti apa dan terbuka untuk dialog dengan teman-teman DPRD untuk cari solusi terbaik demi kerja mereka juga baik,” pungkasnya. (*/ab)