“Kami ingin semua yang terlibat, pemerintah, perusahaan, akademisi, masyarakat, duduk bersama, mendengar apa adanya, dan menyelesaikan ini secara transparan,” tambah Melki.
Potensi Besar, Realisasi Masih Rendah
Sejak ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi oleh Kementerian ESDM pada 2017, Flores menyimpan potensi panas bumi sebesar 820 megawatt (MW) dari total 1.149 MW potensi geothermal di NTT. Namun, pemanfaatannya masih sangat rendah, baru mencapai sekitar 20,5 MW atau 1,78 persen dari total potensi.
“Kita tidak ingin pembangunan PLTP menyisakan ketidakadilan, merusak lingkungan, atau meninggalkan masyarakat dalam kesulitan. Geothermal ini harus jadi rahmat, bukan kutukan,” tegas Gubernur.
Pemprov Siap Jadi Penjaga Keadilan Energi
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma turut menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus menjadi fasilitator utama dalam proses transisi energi, dengan pendekatan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Transisi energi bukan sekadar soal teknologi dan investasi, tetapi soal nasib manusia. Rakyat kami tidak boleh hanya jadi penonton, apalagi korban,” ujar Johni.
Ia menambahkan, kerja sama lintas sektor sangat penting untuk menyelesaikan masalah PLTP yang ada, termasuk melibatkan pemerintah daerah, LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Dukungan Pemerintah Pusat
Dalam sambutannya secara virtual, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Prof. Eniya Listiyani Dewi, mengapresiasi sinergi yang dibangun oleh Pemprov NTT. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat menempatkan Flores sebagai titik strategis dalam agenda transisi energi nasional.
“Ini baru tahap awal. Kita perlu terus berdialog dan menata solusi terbaik bagi masyarakat Flores. Jangan buru-buru ambil keputusan,” ujarnya.
Prof. Eniya juga menekankan pentingnya diskusi lanjutan untuk memastikan geothermal menjadi sumber energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM RI, Prof. Eniya Listiyani Dewi (secara virtual), Direktur Utama PT Geo Dipa Energi, Gigih Udi Atmo, serta perwakilan Forkopimda NTT serta kepala daerah dari Flores dan Lembata.
Tinggalkan Balasan