Gubernur menyoroti beberapa proyek yang masih bermasalah, seperti PLTP di Mataloko, Kabupaten Ngada, yang menurutnya sempat menjadi mimpi buruk akibat buruknya tata kelola. Ia menegaskan, proyek geothermal tidak boleh hanya menguntungkan investor, sementara masyarakat sekitar masih kesulitan mendapatkan akses dasar seperti air bersih, listrik, dan infrastruktur jalan.
“Kami tidak ingin proyek PLTP hanya jadi keuntungan bagi investor, sementara rakyat di sekitarnya tetap susah akses air, listrik, jalan, atau bahkan masih tinggi stunting-nya. Ini tidak masuk akal,” ujarnya dengan nada tegas.
Gubernur juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi terbaik, transparansi pembagian hasil, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berdampak nyata.
Dukungan Akademisi dan Satgas Independen
Untuk mengawal isu panas bumi secara objektif, Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk satuan tugas independen yang terdiri dari akademisi lintas kampus di NTT. Tim ini telah melakukan uji petik terhadap enam titik proyek panas bumi, termasuk PLTP Sokoria, Ulumbu, Mataloko, dan Wae Sano.
Tinggalkan Balasan