Kupang, KN – Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bernhard Menoh, menegaskan pentingnya kerja kolaboratif, profesionalisme, kejujuran, dan ketelitian dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Hal ini disampaikannya dalam pernyataan resmi kepada media pada Selasa, 27 Mei 2025, di ruang kerjanya di Kupang.
“Kami menyadari bahwa pekerjaan ini berat, tetapi di bawah kepemimpinan Bapak Melki dan Bapak Johni, kami terus didorong untuk tidak menyerah menghadapi kondisi yang sulit. Kami tidak boleh putus asa, apalagi menyerah. Justru kami harus bekerja lebih keras,” ujar Menoh.
Dalam konteks kerja keras tersebut, Menoh menyoroti empat prinsip utama yang menjadi landasan pengelolaan keuangan daerah yang baik: kerja kolaboratif, profesionalisme, kejujuran, dan ketelitian.
Kerja Kolaboratif Jadi Kunci
Menurut Menoh, pengelolaan keuangan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Dibutuhkan sinergi antara berbagai lembaga, seperti Bapperida, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Inspektorat.
“Kami selalu membangun koordinasi yang kuat mulai dari awal tahun dengan Bapperida, kemudian di pertengahan tahun dengan OPD, dan pada tahap akhir bersama Inspektorat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa siklus keuangan daerah dimulai sejak Januari dan berakhir pada Desember, meliputi perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
Profesionalisme Tanpa Kenal Libur
Menoh juga menekankan bahwa kepercayaan dalam mengelola keuangan daerah harus dibarengi dengan sikap profesional.
“Kami di sini tahu betul tugas masing-masing. Bahkan saat lembaga lain libur, kami tetap bekerja seperti biasa. Karena ritme keuangan tidak bisa menunggu,” katanya.
Kejujuran Sebagai Pondasi Utama
Ia mengingatkan bahwa banyak persoalan dalam pengelolaan keuangan berawal dari ketidakjujuran. Oleh karena itu, integritas menjadi harga mati.
“Awal mula petaka biasanya dari tidak jujur. Profesional boleh, tapi kalau tidak jujur, semua jadi sia-sia,” tegasnya.
Ketelitian dari Pengalaman Panjang
Menoh juga membagikan pengalamannya saat memulai karier di bidang perbendaharaan sejak tahun 2006. Ia mengaku banyak belajar tentang ketelitian dari senior-senior ASN di kantor Biro Keuangan, BPPKAD hingga Badan Keuangan.
“Saya bersyukur pernah ditempa langsung oleh senior-senior saya. Itu menjadi fondasi penting bagi saya dalam bekerja dengan teliti hingga hari ini,” kisahnya.
Efisiensi Anggaran dan Penerapan KKPD
Sebagai bentuk efisiensi anggaran, Menoh juga menegaskan bahwa perjalanan dinas yang tidak mendesak sebaiknya diganti dengan komunikasi daring seperti melalui grup WhatsApp atau pertemuan virtual.
Terkait implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), ia menegaskan bahwa semua pemerintah daerah wajib menerapkannya untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
“Kami akan segera mengeluarkan surat edaran untuk mendorong para Bupati dan Wali Kota agar KKPD mulai digunakan, dengan target seluruh daerah sudah menerapkan sepenuhnya paling lambat tahun 2026,” pungkas Menoh. (*)