“Dokumen RAD ini akan diintegrasikan di dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi NTT. Kita juga akan mengadvokasi sampai pada renstra perangkat daerah,” terang Sherley.

Ia menambahkan, selain melibatkan lembaga swadaya masyarakat seperti Bengkel APPek, Siap Siaga dan CIS Timor, pihaknya juga melibatkan lembaga mitra lainnya seperti Pikul, Ume Daya, Yapeka, dan Garamin yang fokus pada isu pemberdayaan perempuan dan disabilitas.

“Rencana aksi ini adalah rencana aksi perubahan iklim yang inklusi dan berkeadilan. Di mana kami merangkum semua aktivitas dari semua stakeholder terkait. Kita sedang berproses terus untuk menyusun rencana adaptasi perubahan iklim yang inklusi, dan untuk sektor-sektor yang terdampak perubahan iklim,” tuturnya.

Direktur Bengkel APPeK Vinsen Bureni menyampaikan, kerja kolaborasi ini adalah untuk mendukung pemerintahan Melki-Johni dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. “Kita targetnya awal Juni atau akhir Juli sudah selesai RAD dan menjadi bagian dari 100 hari kerja Melki-Johni,” kata Bureni.