Kupang, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Bapperida NTT, bersama mitra strategis dalam hal ini Bengkel APPeK, Siap Siaga dan CIS Timor menggelar lokakarya di Hotel Neo Aston, Kamis (8/5/2025).
Lokakarya ini digelar untuk membahas dan menyusun Rencana Aksi Daerah atau RAD perubahan iklim, untuk kemudian dituangkan ke dalam dokumen RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT.
Perwakilan Pokja Perubahan Iklim Provinsi NTT Sherley Wila Huki mengatakan, rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim yang disusun hari ini meliputi bidang pangan, air, energi, kesehatan dan ekosistem, baik yang ada di darat maupun di laut.
Ia menyebut, Provinsi NTT sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim yang dirasakan di semua sektor. Sehingga dokumen rencana aksi daerah diharapkan akan menjadi acuan bagi semua stakeholder, untuk melakukan aksi-aksi adaptasi perubahan iklim.
“Dokumen RAD ini akan diintegrasikan di dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi NTT. Kita juga akan mengadvokasi sampai pada renstra perangkat daerah,” terang Sherley.
Ia menambahkan, selain melibatkan lembaga swadaya masyarakat seperti Bengkel APPek, Siap Siaga dan CIS Timor, pihaknya juga melibatkan lembaga mitra lainnya seperti Pikul, Ume Daya, Yapeka, dan Garamin yang fokus pada isu pemberdayaan perempuan dan disabilitas.
“Rencana aksi ini adalah rencana aksi perubahan iklim yang inklusi dan berkeadilan. Di mana kami merangkum semua aktivitas dari semua stakeholder terkait. Kita sedang berproses terus untuk menyusun rencana adaptasi perubahan iklim yang inklusi, dan untuk sektor-sektor yang terdampak perubahan iklim,” tuturnya.
Direktur Bengkel APPeK Vinsen Bureni menyampaikan, kerja kolaborasi ini adalah untuk mendukung pemerintahan Melki-Johni dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. “Kita targetnya awal Juni atau akhir Juli sudah selesai RAD dan menjadi bagian dari 100 hari kerja Melki-Johni,” kata Bureni.
Ia menjelaskan, lokakarya ini adalah jawaban dari kecemasan publik terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, yang merasakan langsung dampak dari perubahan iklim.
“Jadi keberadaan Bengkel APPeK melalui SSN, dan dalam sebuah konsorsium yang disebut C4Ledger, dalam sebuah program besar yang namanya VCA atau aksi untuk keadilan terhadap dampak perubahan iklim. Ini bentuk kerja sama yang patut diapresiasi,” ungkapnya.
Bureni juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTT yang sudah melibatkan mitra strategis dalam penyusunan dokumen RAD perubahan iklim. Ia berharap, dokumen yang dihasilkan bisa berguna, dan dapat digunakan untuk aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke depan. (*)