“Surplus itu, kita pakai untuk membayar cicilan pokok hutang, seluruhnya Rp163,4 Miliar,” ungkapnya.

Plt. Kaban Keuangan Daerah Provinsi NTT menambahkan, dari total APBD 2025, instansi terbesar yang memperoleh belanja terbesar adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Belanja terbesar di Dinas P dan K yakni Rp2,3 Triliun lebih. Karena Dinas P dan K punya pegawai termasuk guru-guru, DAU spesifik grand, ditambah tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru,” tuturnya.

Selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran terbesar kedua adalah Dinas Kesehatan Rp504 Miliar lebih. Pagu belanja Dinkes termasuk RSUD dan RSJ Naimata.

Berikutnya ada PUPR Rp180 Miliar lebih, Bapenda Aset Rp134 Miliar lebih, dan DLHK Rp101 Miliar lebih. “Belanja di atas termasuk gaji dan belanja program dan kegiatan,” ucapnya.

Benhard menambahkan, seluruh anggaran telah terdistribusi ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTT, dalan acara penyerahan DPA yang dilaksanakan di Hotel Sasando belum lama ini.