Kupang, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Benhard Menoh mengatakan, sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan target pendapatan sebesar Rp5,2 Triliun lebih.
“Rp5,2 Triliun lebih itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah PAD Rp1,9 Triliun lebih. Dana Transfer Rp3,2 Triliun lebih. Totalnya Rp5,2 Triliun lebih,” kata Benhard kepada wartawan, Rabu (15/1/2024).
Ia menjelaskan, khusus PAD atau Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Provinsi NTT menargetkan pendapatan dari pajak Rp1,5 Triliun lebih, retribusi Rp218 Miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp62 Miliar lebih, dan lain-lain PAD sah Rp74 Miliar lebih.
“Pendapatan itu, telah didistribusi ke dalam belanja yakni Rp5,056 Triliun lebih. Sehingga ada surplus Rp163,4 Miliar lebih,” terangnya.
Dikatakan Benhard, belanja daerah dibagi ke dalam empat kelompok diantaranya belanja operasi Rp2,4 Triliun lebih, Modal Rp400 Miliar lebih, Tidak Terduga Rp22,1 Miliar lebih, transfer Rp669 Miliar lebih.
“Surplus itu, kita pakai untuk membayar cicilan pokok hutang, seluruhnya Rp163,4 Miliar,” ungkapnya.
Plt. Kaban Keuangan Daerah Provinsi NTT menambahkan, dari total APBD 2025, instansi terbesar yang memperoleh belanja terbesar adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Belanja terbesar di Dinas P dan K yakni Rp2,3 Triliun lebih. Karena Dinas P dan K punya pegawai termasuk guru-guru, DAU spesifik grand, ditambah tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru,” tuturnya.
Selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran terbesar kedua adalah Dinas Kesehatan Rp504 Miliar lebih. Pagu belanja Dinkes termasuk RSUD dan RSJ Naimata.
Berikutnya ada PUPR Rp180 Miliar lebih, Bapenda Aset Rp134 Miliar lebih, dan DLHK Rp101 Miliar lebih. “Belanja di atas termasuk gaji dan belanja program dan kegiatan,” ucapnya.
Benhard menambahkan, seluruh anggaran telah terdistribusi ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTT, dalan acara penyerahan DPA yang dilaksanakan di Hotel Sasando belum lama ini.
“Kemarin saya berikan arahan kepada semua bendahara. Rencananya hari Jumat ada kegiatan untuk mengingatkan semua OPD untuk menyusun laporan keuangan 2024. Pada intinya kita sudah siap melaksanakan semua program di tahun 2025, dan akan menyesuaikan jika ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)