“Kami berharap tidak ada praktik penyaluran kredit fiktif yang terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kalau RUPS-LB digelar dan pengurusnya dirombak seperti yang saya jelaskan di atas, maka bukan tidak mungkin praktik ini terulang. Jangan lupa, pembelian MTN senilai Rp 50 miliar yang dipaksakan itu terjadi di Maret 2018 dan Pilkada 2018 digelar di bulan Juni. Jangan lupa juga kredit fiktif Rp 100 miliar untuk PT Budimas Pundinusa, dan lain-lain,” pungkas sumber itu.
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berusaha untuk meminta klarifikasi dari Pj. Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto.
Sementara Komisaris Independen Bank NTT, Frans Gana ketika konfirmasi terkait pelaksanaan RUPS-LB mengaku undangan RUPS belum disebarkan.
“Undangan belum disebarkan. Setelah itu saya info ya,” sebut Frans Gana kepada RakyatNTT.com melalui pesan WA pagi ini, Senin (11/11/2024).
Frans Gana kembali meminta bersabar untuk menunggu info lanjutan, ketika media ini bertanya lebih lanjut apakah RUPS-LB masih bisa digelar pada Kamis (14/11/2024), sementara undangan belum disebarkan.
Tinggalkan Balasan