“Di internal kami, Pak Hila itu disebut-sebut jadi Plt Dirut gantikan Pak Umbu Praing, meski beliau sekarang sakit-sakitan. Pak Sekda (Kosmas Lana, red) yang sudah dapat persetujuan dari OJK jadi Komut, kemungkinan besar tidak jadi dilantik. Ini sama persis yang terjadi dengan Pak Sony Pellokila di tahun 2021 lalu. Sudah lolos uji kelayakan sebagai Direktur Pemasaran Dana di OJK, tapi kemudian batal lantik karena perubahan nomenklatur dari Direktur Pemasaran Dana jadi Direktur Dana dan Treasury,” terangnya.
“Kemudian jabatan direksi dan komisaris yang lowong nantinya dilelang. Jadi RUPS-LB kali ini ada upaya untuk mengakomodir kembali mantan pejabat Bank NTT yang diberhentikan pada RUPS sebelumnya,” sambung sumber itu.
RUPS-LB Bank NTT, lanjut sumber itu, harus segera digelar sebelum Pilkada agar ada Plt Dirut yang baru. Dengan demikian, kepentingan pendanaan bagi salah satu paslon gubernur bisa terakomodir.
“Dirut yang mereka pilih bisa akomodir kepentingan salah satu paslon untuk pemberian kredit fiktif di seluruh kantor cabang. Karena sekarang sudah ada pengajuan pinjaman dari perusahaan-perusahaan yang tidak jelas. Belum lagi CSR, bantuan untuk gereja, masjid, kelompok masyarakat dan lain-lain. Mereka bisa kendalikan dalam waktu yang sisa sebelum Pilkada,” jelas sumber itu.
Tinggalkan Balasan