Dia menyebut, sebaiknya para direksi dikasih ruang untuk menguraikan mekanisme dan aspek beneficial dari keterlibatan Bank NTT dalam wadah KUB yang saat ini adalah solusi terbaik dalam kaitan dengan MIM.
“Pemprov NTT sebagai PSP merupakan bagian terpenting dalam menentukan keputusan tersebut. Ini bukan berarti PSP yang diminta tanggung jawab personal kaitannya dengan pemenuhan MIM,” jelasnya.
James mengatakan, hingga kini PSP belum memberi respon terhadap permohonan persetujuan Bank NTT untuk KUB, karena bisa saja PSP belum mendapat informasi secara komprehensif soal KUB.
“Sebagai pengamat ekonomi, saya masih yakin bahwa kendala pemenuhan MIM masih bisa dicarikan solusinya oleh pemegang saham, sehingga diagendakan melaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 8 mendatang,” terangnya.
Semua orang, kata James, bisa berpendapat, tetapi ketika masuk ke dalam ranah spesifik, tidak banyak orang bisa memberikan pendapat, karena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan.
“Kita harap agar melalui RUPS dan RUPS LB dapat dicarikan solusi agar para direksi bisa bekerja lebih optimal lagi mengejar ketertinggalan yang ada, sebab waktupun berjalan tanpa bisa ditahan atau ditunda,” terangnya.
Tinggalkan Balasan