Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Malaka Ingatkan Pemkab Malaka untuk Tidak Mutasi dan Rotasi Jabatan

Kesembilan, pasal 190 bahwa pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan 2 atau paling lama 8 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

“Dan masih banyak aturan yang mengatur soal keterkaitan kebijakan kepala daerah,” tutupnya. (*)