“Dan masih banyak aturan yang mengatur soal keterkaitan kebijakan kepala daerah,” tutupnya. (*)
Halaman
Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Malaka Ingatkan Pemkab Malaka untuk Tidak Mutasi dan Rotasi Jabatan
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Hukrim
Banding Dikabulkan PT Pinus Merah Abadi Menang Sengketa Kebakaran Gudang di Kupang
5 hari yang lalu
Hukrim
Kasus Dugaan Jaksa Peras Kontraktor di NTT Naik Tahap Inspeksi, Kejaksaan Agung Turun Langsung
2 minggu yang lalu
Ekonomi
Jelang HUT ke-64, Gubernur Melki Dorong Bank NTT Jadi Penggerak Ekonomi Kerakyatan
11 menit yang lalu
Kota Kupang
Nikmati Kota Kupang di Malam Hari, Asuransi Jasindo Dukung Pemkot Kupang Gelar Ajang Lari
4 jam yang lalu
Tinggalkan Balasan