“Pembangunan PLTP ini dibangun atas pemenuhan kebutuhan listrik dan sumber daya yang ada di Pulau Flores,” kata Dede Mairizal.
Kepala Desa Lungar dan Kepala Desa Mocok yang juga hadir dalam rapat koordinasi menyampaikan pentingnya dukungan dari masyarakat setempat dalam pengembangan PLTP Ulumbu ini.
Untuk itu, ia berharap PT PLN (Persero) bisa memastikan dengan valid sehubungan dengan luasan tanah pemilik lahan agar tidak ada pemilik tanah yang tidak memperoleh kompensasi.
Camat Satar Mese menegaskan pentingnya koordinasi dengan para stakeholder mengenai keamanan kondisi di lapangan. Ia juga berharap adanya pertemuan dengan tokoh pemuda dan tokoh adat untuk menyamakan sudut pandang terkait rencana pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Manggarai, Heribertus Nabit, mengatakan investasi dan kemajuan daerah tergantung pada keandalan listrik di suatu daerah.
“Mengenai pro dan kontra pembangunan adalah hal yang normal terjadi, dan kita harus sama sama bijak menyikapinya. Kesuksesan pembangunan ini memerlukan dukungan dari semua pihak,” ucap Heribertus Nabit.
Heribertus Nabit menuturkan rencana pembangunan PLTP Ulumbu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo yang mesti didukung, dijaga, dan didampingi setiap prosesnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Manggarai, membeberkan beberapa aturan terkait pengadaan lahan dan menyampaikan pentingnya untuk tetap menaati aturan yang berlaku dan teknis pengadaan lahan yang ada di dalamnya.
Kejari Manggarai mengapresiasi inisiatif PT PLN (Persero) dan BPN Manggarai untuk menyertakan kejaksaan dalam tim pendamping, sebab hal ini merupakan langkah integritas yang harus ada dalam proses pengadaan lahan.
Sementara itu, dari pihak Kapolres dan Komandan Kodim (Dandim) menyampaikan kesiapannya dalam memberikan dukungan, pendampingan, dan pengawalan atas PSN dan berharap prosesnya dapat digarap secara gotong-royong agar para tamu yang hadir ikut mensosialisasikan pembangunan PLTP kepada masyarakat.
Tinggalkan Balasan