VBL Nyatakan Tidak Maju di Pilkada 2024

Politisi Partai NasDem ini memilih untuk kembali ke Jakarta.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Se-Provinsi NTT, di aula Hotel Sylvia Labuan Bajo, Senin 11 Oktober 2021 / Foto: Dok. Biro AP Setda Prov. NTT

Kupang, KN – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, tidak ingin maju sebagai calon Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang.

Demikian disampaikan Gubernur Viktor Laiskodat, saat penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2023 di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Jumat 9 Desember 2022.

Menurut politisi Partai NasDem ini, ia tidak lagi bertarung dalam kontestasi politik lima tahunan itu sebagai calon Gubernur NTT, dan memilih untuk kembali ke Jakarta.

“Karena kemajuan provinsi ini tidak terlaksana, sebab kita tidak sedang merencanakan pembangunan secara baik. Makanya habis ini saya tidak menjadi gubernur lagi. Saya mau ke Jakarta,” ujar Gubernur VBL.

Dia menjelaskan, selama memimpin Provinsi NTT lima tahun, atau satu periode, ia mengaku sudah memahami secara baik masalah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Karena meski gubernurnya sehebat apapun tetapi kalau tidak diurus di pusat, maka banyak hal, terutama kekayaan dan potensi alam di NTT tidak bisa dikembangkan secara baik. Jadi pembangunan di NTT kita desain di pusat,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Melki Laka Lena Buka Kegiatan Golkar Academy, Ajang Penguatan Kapasitas Kader Partai Golkar NTT

Selain itu, kata dia, mindset para pemimpin di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga perlu diubah, sehingga bisa dibuat dalam sebuah desain pembangunan yang tepat, agar semuanya bisa bertumbuh hebat.

“Saya mau ke Jakarta dan merubah cara berpikir mereka. Ini tidak main-main. Saya sudah pikir caranya. Kita akan hitung potensi dan sumber dayanya dengan anggaran yang diberikan pertahun. Namun jika pemimpinnya tidak bergerak, kita evaluasi dan istirahatkan dia,” tegasnya.

Ia mengakui banyak potensi dan sumber daya di Provinsi NTT yang tidak diurus secara baik, dan itu merupakan akumulasi dari semua Kabupaten/Kota yang yang tersebar di Provinsi NTT.

“Jadi ketika dipanggil ke Jakarta, yang diumumkan itu provinsi miskin. Bukan kabupaten. Dan para bupati ini kan tidak ada disana untuk mendengar,” tandasnya. (*)