Ketersediaan lahan di Kupang jadi faktor penentu, namun membangun sport centre di luar Kupang dapat menjadi pilihan yang baik. Pembangunan sport centre di kawasan pinggiran kota dapat berfungsi menjadi kota satelit atau kota baru dengan fasilitas pendukung seperti perumahan, kawasan komersil dan sekolah olahraga. Ini merupakan salah satu strategi pengembangan wilayah sehingga tidak berpusat dan membebani kota Kupang. Alternatif lainya pembangunan sport centre dilakukan pada kota yang masuk dalam kawasan-kawasan prioritas pengembangan seperti pariwisata (Labuan Bajo) dan daerah perbatasan (Atambua). Hal ini tentu butuh kajian mendalam. Pembangunan sport centre di NTT juga mempertimbangkan pengembangan olahraga di daerah. Tidak semua fasilitas olahraga dibangun terpusat namun beberapa venue lainnya dapat dibangun di tempat lain.
Kedua; Skenario penyiapan lokasi pertandingan. Ini membutuhkan koordinasi dengan NTB terkait pembagian cabang olahraga yang dipertandingkan di kedua provinsi. Untuk NTT, terdapat sejumlah skenario. Lokasi pertandingan dipusatkan di Kupang dan sekitarnya atau lokasi pertandingan berpencar di beberapa kabupaten seperti untuk daratan Timor dengan kota penyelenggaraan di Kupang, SoE, dan sekitarnya. Demikian juga untuk Flores dan Sumba. Skenario lainnya adalah lokasi pertandingan menyebar di beberapa kabupaten disesuaikan dengan potensi keunggulan olahraga dan venue yang sudah ada seperti lokasi olahraga berkuda di Sumba, sepakbola di beberapa kota di Flores dan atletik di Timor. Kerugiannya koordinasi dan akses peserta dan ofisial yang relatif sulit pada saat pelaksanaan. Keuntungannya daerah punya fasilitas olahraga yang baik untuk pembinaan olahraga selanjutnya sehingga punya generasi atlit yang tangguh di masa mendatang.
Ketiga; Konsep pemanfaatan dan pemeliharaan pasca PON. Aspek ini sering menjadi masalah bagi tuan rumah setelah selesai menggelar sebuah multi event olahraga. Banyak venue yang dibangun tidak terawat dan jarang difungsikan. Perawatan dan pemeliharaan menjadi krusial, karena membutuhkan dana yang tidak sedikit dan selalu tergantung pada anggaran pemerintah. Kawasan Jakabaring juga menemui kendala biaya perawatan karena setiap bulannya butuh anggaran hampir Rp3 milyar. Untuk Stadion Papua Bangkit saja diperlukan biaya sekitar Rp1 milyar sebulan, ini belum untuk venue lainnya.
Tinggalkan Balasan