“Kita harap ada negosiasi, konsolidasi dan sosialisasi yang baik antara pemerintah dan rakyat, sehingga ada bergaining yang berimbang antara hak rakyat dan pemerintah,” katanya.
Ragu TNK Dikelola PT. Flobamor
Pada kesempatan yang sama, Inche Sayuna menegaskan, DPRD NTT sangat meragukan kapasitas PT. Flobamor untuk mengelola TNK.
Menurut Inche Sayuna, PT. Flobamor memiliki banyak catatan buruk sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov NTT.
“Karena evaluasi kami terhadap PT. Flobamor, saya kira catatan DPRD cukup banyak terkait kinerja maupun LHP BPK, sehingga perlu di audit dulu,” ujarnya.
Dia menjelaskan, Gubernur Viktor Laiskodat memang memiliki hak penuh untuk menunjuk perusahan mana yang akan mengelolah TNK. Tetapi harus ditunjang dengan sumber daya yang memadai.
“Karena kalau dengan kondisi sekarang, maka saya ragu PT. Flobamor bisa menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemprov NTT. Karena evaluasi kami terhadap kinerja mereka itu buruk,” tegasnya.
Ia menerangkan, DPRD NTT sudah memberikan catatan keras untuk Pemprov NTT untuk segera menununjuk BPK RI perwakilan NTT untuk melakukan investigasi khusus kepada PT. Flobamor terkait kinerja mereka.
Tinggalkan Balasan