DPRD Minta Bupati Nabit Evaluasi dan Copot Direktur Perumda Tirta Komodo

Paul Jamarus (Foto: Yhono Hande)

Ruteng, KN – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, NTT, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Direktur Perumda Tirta Komodo, pasca beredarnya rekaman suara ‘Papa Minta Jatah’ di jagat maya.

Rapat Dengar Pendapat, berlangsung di ruang sidang DPRD Manggarai, dan dipimpin langsung oleh Simprosa R. Gandut, selaku Wakil Ketua II DRPD Manggarai, Senin 24 Januari 2022.

Direktur Perumda Tirta Komodo, Marselus Sudirman, dalam RDP mengakui bahwa rekaman suara ‘Papa Minta Jatah’ yang beredar luas di jagat maya adalah murni suaranya.

Meski demikian, Marselus secara terbuka meminta maaf kepada para pihak yang merasa tersinggung terhadap rekaman suara miliknya yang tengah beredar, dan menjadi polemik di kalangan masyarakat umum.

Menurutnya, rekaman suara yang tengah beredar itu terjadi pada masa sebelumnya. Bukan untuk konteks saat ini. “Karena dalam pembicaraan, yang saya ungkapkan bahwa ada history. History itu tidak terjadi sekarang. Tetapi sudah terjadi sebelumnya,” jelasnya.

Ia menjelaskan, selama menjabat sebagai Direktur Perumda Tirta Komodo, belum ada anggota DPRD Manggarai yang meminta untuk menitipkan jatah, atau memasukan orang dan keluarganya untuk bekerja di kantornya.

“Dengan tegas saya sampaikan, hingga saat ini tidak ada orang yang datang dan mengatakan bahwa ‘ini saya punya’. Sampai saat ini tidak ada. Termasuk dari DPRD,” tegas Marselus Sudirman.

Anggota DPRD Fraksi Hanura, Paulus Jemarus, dalam kesempatan itu menyampaikan, secara pribadi ia menerima permintaan maaf yang disampaikan Direktur Perumda Tirta Komodo. Namun tidak sebagai kapasitas lembaga dewan.

Menurutnya, DPRD merupakan lembaga tinggi negara, yang tidak boleh direndahkan dan diinjak-injak oleh siapapun. Termasuk Marsel Sudirman, yang hanya menjabat sebagai seorang direktur Perumda Tirta Komodo.

“Posisi Marsel tidak cukup untuk menginjak martabat lembaga dewan. Karena DPRD adalah lembaga tinggi negara yang sejajar dengan bupati. Dan kedudukan Marsel sebagai Direktur PDAM jauh di bawah kedudukan lembaga DPRD. Ini yang harusnya bapak hormati,” tegasnya.

BACA JUGA:  Dukung IKN, 50 Peserta di Manggarai Ikut Latihan Uji Sertifikasi Pekerjaan Jalan

Ia mengatakan, pernyataan yang dilontarkan Direktur Perumda Tirta Komodo seolah-olah lembaga DPRD tidak memiliki marwah dihadapannya. Dan pernyataannya sangat menusuk hati para DPRD, serta masyarakat Manggarai pada umumnya.

Dia menjelaskan, Direktur harusnya tidak boleh mengkonotasikan makna ‘titip-menitip’. Karena DPRD merupakan jembatan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan para pencari kerja. “Jadi jangan konotasikan ‘titip’ itu jatah. Jangan begitu,” terangnya.

Paulus kemudian meminta Direktur Marselus secara terbuka menyebut nama oknum DPRD yang hendak menitipkan orangnya untuk bekerja di kantor Perumda Tirta Komodo. Jangan hanya perbuatan oknum, kemudian mengeneralisir seluruh anggota DPRD.

“Yang beredar dalam rekaman itu seolah-olah kita semua itu begitu adanya. Buka saja, kalau ada saya punya nama silakan dibuka jangan main sembunyi-sembunyi lagi,” tegasnya.

Dengan demikian, Paulus Jemarus mendesak Bupati Kabupaten Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, untuk segera mengevaluasi, bahkan mencopot Marselus Sudirman dari jabatannya sebagai Direktur Perumda Tirta Komodo.

“Karena ia sebenarnya sudah membalikan fakta. Di rekaman lain, dan dikalrifikasi di ruang rapat lain lagi. Sehingga bagi saya dia telah melakukan pembohongan publik dan pembohongan terhadap lembaga negara,” jelasnya.

Paulus menegaskan, ia sangat yakin, bahwa permintaan sejumlah pihak untuk menitipkan orang itu adalah bupati, wakil bupati, DPR dan sekda. Namun Marsel seolah-olah takut, dan tidak menyebut secara jujur nama oknum-oknum tersebut.

“Saya dengan pasti mengatakan bahwa, yang dikatakan dalam rekaman itu benar adanya. Hanya karena mungkin Marsel tadi itu takut untuk menyampaikan siapa nama-nama anggota DPR yang menitipkan. Beliau pasti takut,” ungkapnya.

Dengan demikan, Jemarus merasa tidak puas terhadap Direktur Marsel yang tidak berani membocorkan identitas oknum anggota DPRD yang ingin menitipkan jatah tenaga kerja ke BUMD itu.

“Padahal, sudah terang-terangan mengaku bahwa rekaman yang beredar tentang permintaan jatah tenaga kontrak itu merupakan rekaman suaranya sendiri,” pungkasnya. (*)