Proses pembangunan masyarakat Kabupaten Kupang yang terbingkai dalam program Revolusi 5P oleh Bupati dan Wakil Bupati Kupang juga menyasar sektor pariwisata. 

Pemerintah Kabupaten Kupang akan fokus mengembangkan salah satu destinasi pariwisata di pantai selatan Kabupaten Kupang atau tepatnya di Pantai Teres Amarasi Selatan. Pemerintah Kabupaten Kupang akan menyiapkan infrastruktur dan grand design. Sementara untuk penataan lokasi wisata pantai teres sepenuhnya dibuka ruang untuk keteribatan masyarakat setempat termasuk para pengusaha lokal di Amarasi.

Kelengkapan fasilitas dalam objek wisata pantai teres seperti jalan setapak, homestay, spot foto, rumah makan, panggung untuk hiburan rakyat termasuk kebun wisata semuanya diserahkan kepada masyarakat untuk menyiapkannya dengan cara swadaya dan gotong-royong.

Hasil dari objek wisata itu nantinya diambil oleh masyarakat, sementara Pemkab Kupang akan memperoleh PAD dari karcis masuk para pengunjung. Sistemnya pun akan dikembangkan sehingga karcis masuk tidak ada lagi pembayaran tunai/cash, namun lebih pada pembayaran sistem nontunai. Sistem nontunai dilakukan untuk memghindari kebocoran.

“Pemerintah harus tuntas mengurus objek wisata, jangan hanya tunjuk dan bikin. Seperti di Oenesu, pemerintah tidak berani ambil karcis masuk karena tanah itu masih milik masyarakat,” jelas Bupati Kupang, Drs. Korinus Masneno.

Pola Inti Plasma

Duet KOMITMEN juga ingin membangun pola inti plasma dalam setiap kegiatan investasi di Kabupaten Kupang. Wilayah tersebut memang sangat berpotensi untuk pengembangan investasi terutama investasi garam dan ternak sapi.

Untuk pola investasi, Bupati Kupang, Drs. Korinus Masneno menginginkan agar proses pembangunan di Kabupaten Kupang harus berdampak bagi masyarakat. Sebabnya, ia ingin agar pengusaha dan masyarakat bisa bekerjasama dan saling menguntungkan satu sama lain.

Lahan yang berpotensi untuk pengembangan garam di Kabupaten Kupang, kata Masneno, bisa digunakan oleh para investor namun harus melibatkan masyarakat dalam proses kerja sehingga berdampak langsung terhadap masyarakat.