Kupang, KN – PT. Bank NTT mampu mencatat kinerja positif di tengah pandemi Covid-19. Kinerja Bank NTT terbukti sangat baik, dengan berbagai prestasi yang dicapai sepanjang tahun 2021.
Per tanggal 28 Desember 2021, aset Bank NTT tercatat mencapai Rp16 Triliun, DPK atau Dana Pihak Ketiga Rp12.7 Triliun, Giro Rp2,3 Triliun, Tabungan Rp3,9 Triliun, Deposito Rp6,5 Triliun, Kredit Rp11 Triliun, LDR 87,699% serta Laba Sebelum Pajak Rp321 Miliar.
Sejumlah catatan positif ini semakin menegaskan posisi Bank NTT sebagai Bank Sehat di bawah nahkoda Direktur Utama Harry Alexander Riwu Kaho, Direktur Kredit Paulus Stefan Messakh, Direktur Dana dan Treasury Yohanis Landu Praing, Direktur TI dan Operasional Hilarius Minggu, serta Direktur Kepatuhan Christofel S. M. Adoe.
Catatan dan capaian kinerja yang positif ini bakal menjadi modal penting bagi Bank NTT untuk bergerak menuju Bank Devisa pada tahun 2023 mendatang.
Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho menegaskan, Bank NTT sedang berjalan menuju Bank Devisa, karena salah satu sumber devisa yang bisa menopang PAD adalah transaksi-transaksi ekspor dan impor.
“Kita dekat dengan Australia, Timor Leste, Pasifik Selatan dan juga negara-negara tetangga lainnya. Selama ini komoditi-komoditi kita keluar melalui Provinsi lain dan kita kehilangan devisa,” kata Dirut Alex Riwu Kaho dalam kegiatan bertajuk Media Gathering bersama awak media belum lama ini.
Ia menyebut dengan menjadi Bank Devisa, maka transaksi-transaksi ekspor impor, selain memberikan pajak untuk negara, tetapi juga akan memberikan ruang bagi penambahan PAD atau Pendapatan Asli Daerah.
“Misalnya dengan kehadiran pelabuhan petik emas atau rantai ekonomi lainnya misalnya industri energi terbarukan dan peternakan di Sumba, pariwisata di Labuan Bajo dan daerah lain, akan menciptakan value added pada neraca transaksi yang sebelumnya tercatat di neraca perdagangan provinsi lain, kita alihkan ke NTT,” jelas Riwu Kaho.
Sehingga nantinya, kata Dirut Alex, devisa bukan hanya diterima oleh negara, tetapi juga diterima oleh daerah melalui kebijakan pengolahan hasil dan kegiatan ekspor impor.
Tinggalkan Balasan