Hingga saat ini Masyarakat Adat Rendu, Ndora dan Lambo yang terkena dampak pembangunan waduk ini masih ingat betul pernyataan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat perwakilan Masyarakat Adat ke Jakarta menemuinya pada Agustus 2017 untuk menyampaikan aspirasi penolakan pembangunan waduk tersebut. Saat itu bapak Mentri PUPR pun menyampaikan kepada perwakilan warga, bahwa jangankan seratus orang yang menolak, satu orang saja warga yang masih menolak, pembangunan waduk itu tidak akan dilakukan. Namun kenyataan yang terjadi sangat berbeda saat ini, sebagian warga terkena dampak masih menolak tetapi BWS dan timnya tetap nekad memaksakan diri untuk melakukan aktivitas survey dan pengukuran tanah milik Masyarakat Adat.
Sebagai masyarakat kecil, kami sesungguhnya menginginkan pembangunan yang mengutamakan kedamaian dan ketentraman jiwa raga kami sehingga kami boleh hidup bebas tanpa dibayang – bayangi ketakutan atau apa pun di atas tanah tumpah darah kami dan tidak terganggu aktivitas harian sebagai petani maupun peternak. Apalagi saat ini musim hujan sudah mulai turun dan para petani desa sedang mempersiapkan lahan mereka untuk menanam.
Tinggalkan Balasan