“Persoalan ini harus menjadi perhatian serius dari pihak pemerintah. Mereka harus diberi lahan dengan infrastruktur yang jelas, sehingga dapat membangun rumah, sekakian menjadi lahan pertanian untuk mereka,” harapnya.
Dia menyebut, ketika mereka diberikan lahan untuk bertani, maka kekacauan di Kabupaten Belu dapat dimanimalisir, karena mereka yang kerap membuat kacau, sudah sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing.
“Saat diberikan lahan untuk bertani, dengan sendirinya akan sibuk dengan pekerjaan, dan tidak lagi berpikir untuk bikin keributan. Karena dengan bertani, ekonomi mereka bisa terjamin dengan baik,” terangnya.
Nandi menambahkan, Pemerintah Kabupaten Belu harus melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat eks tim-tim, sehingga dapat mengetahui secara pasti, terkait jumlah yang belum memiliki rumah layak huni dan lahan pertanian.
“Jadi selama ini bukan pemerintah abaikan mereka. Tetapi mungkin data statistik yang belum jelas. Sehingga kita minta pemerintah untuk mendata ulang semuanya,” ucapnya.
Tinggalkan Balasan