Dia meminta Kepala Bapenda Kabupaten Ende untuk terbuka ke publik, sehingga persolan perekrutan tenaga honorer tidak menjadi polimik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Jika memang pemerintah membutuhkan tenaga honor, sebaiknya Badan Pendapatan Daerah sampaikan kepada publik, sehingga semua orang bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi perekrutan tersebut.
“Jujur, saya tidak pernah masukan tenaga honorer di Bapenda, tapi lembaga DPRD ini dibawa-bawa. Banyak masukan dan informasi bahwa ada titipan dari anggota DPRD. Untuk itu kita berharap Kepala Dinas atau Badan untuk menyampaikan dengan jujur,” kata Marianus Kota.
Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, Yohanis Nislaka, ketika dimintai tanggapannya mengatakan, di instansi yang dia pimpin, terdapat 29 orang tenaga honorer.
“Mereka semua merupakan tenaga outsourcing, yang diangkat berdasarkan kebutuhan. Ketika ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh ASN, maka tugas tersebut diberikan kepada mereka,” jelas Yohanis Nislaka.
Tinggalkan Balasan