Lewoleba, KN – Pada hari Senin 12 Juli 2021, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Adi Sudibyo menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lembata dan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 secara virtual.
Dalam pemeriksaan dan penilaiannya, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan opini pertama yang berhasil diraih pemerintah Kabupaten Lembata dan ketiga kalinya bagi Kabupaten Ngada.
Meski demikian, terdapat beberapa catatan yang menjadi temuan BPK, antara lain yaitu terkait Penganggaran, pengelolaan kas dan penatusahaan aset di Kabupaten Ngada.
Sedangkan untuk Kabupaten Lembata, masih terdapat beberapa catatan yang akan ditindaklanjuti terkait penganggaran belanja modal, barang dan jasa serta penatausahaan aset.
Kepala BPK Perwakilan NTT, Adi Sudibyo dalam arahannya mengharapkan, agar pemerintah Kabupaten Lembata dan Kabupaten Ngada dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut sehingga dapat mempertahankan opini WTP di tahun yang akan datang.
Pertama Kali dalam Sejarah Kabupaten Lembata
Wakil Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday dalam sambutannya.menyampaikan bahwa, capaian opini WTP ini merupakan capaian yang indah dan luar biasa untuk semua elemen masyarakat.
Pasalnya, sejak Otonomi Daerah Tahun 1999, baru kali ini Kabupaten Lembata berhasil mendapatkan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari BPK RI Perwakilan NTT.
Hal ini tidak terlepas dari tekad duet kepemimpinan Bupati Eliaser Yenjti Sunur dan Wakil Bupati Thomas Ola yang tertuang dalam Perda nomor 9 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 – 2022, yang menjadikan WTP sebagai target capaian kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sesungguhnya ini merupakan capaian dalam RPJMD Kabuapten Lembata 2017–2022. Salah satu inovasi dari 15 Inovasi kami dalam RPJMD tersebut adalah GO TO WTP. Kami menargetkan sejak tahun 2017 bahwa dalam pemerintahan ini, Pemda Lembata mesti mencapai penilaian opini WTP untuk pengelolaan keuangan daerah,” kata Wakil Bupati Thomas Ola.
Tinggalkan Balasan