Ketua DPRD Rote Ndao Desak Pemerintah Turunkan Tarif Rapid Tes

Ketua DPRD Rote Ndao, Alfred Saudila / Foto: Istimewa

Ba’a, KN – Badai Seroja baru saja berlalu namun meninggalkan luka yang cukup mendalam. Sementara COVID-19 masih tak kunjung usai.

Semua sendi kehidupan masyarakat menjadi lumpuh. Ekonomi kian terpuruk.

Di tengah kesulitan hidup, masyarakat terus berusaha untuk bangkit walau tertatih.

Namun di saat yang sama, masyarakat mengeluh lantaran kebijakan pemerintah terkait wajib rapid test di pelabuhan Bolok terkesan mengesampingkan kondisi ekonomi masyarakat yang “babak belur”.

“Sudah banyak sekali pengeluhan masyarakat kami terima. Mereka (masyarakat, red) sangat terbebani, misalkan perjalanalan Kupang Rote, tiket Rp50 ribu, rapid Rp250 ribu, miris sekali,” kata Ketua DPRD Rote Ndao, Alfred Saudila, Kamis (29/4/2021).

“Perlu diketahui bahwa masyarakat yang melakukan perjalanan melalui pelabuhan laut ini masyarakat ekonomi menengah ke bawah, karena itu perlu ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada mereka,” imbuhnya.

Lebih lanjut Alfred mengatakan, pihaknya sangat mendukung pemerintah dalam memerangi COVID-19 tetapi harus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

BACA JUGA:  Andre Garu Salah Kaprah, Ternyata BLK yang Dibangun MLL di NTT Tidak Hanya Urus Kopi Saja

“Saya masih ingat, waktu awal COVID-19, biaya rapid Rp150 ribu, sekarang naik hingga Rp250 ribu. Ini perlu ditertibkan agar pihak swasta tidak seenaknya menaikan harga,” tegas Alfred.

“Jangan ‘berbisnis’ di tengah musibah, itu kejahatan kemanusiaan. Jangan Bikin Susah Rakyat, Cukup Seroja dan COVID-19 Saja,” imbuhnya.

Wakil rakyat dari Partai NasDem ini mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan Gubernur NTT, Viktor Laidkidat pada bulan Oktober 2020 lalu, yang menggratiskan biaya rapid test.

“Saya sangat mendukung kebijakan Bapak Gubernur, karena masyarakat sudah susah akibat COVID-19 dan Badai Seroja, jangan dibikin susah lagi dengan biaya rapid test,” ungkapnya

Apalagi kelihatannya hanya formalitas. Test rapid tapi mengabaikan protokol kesehatan, di pelabuhan itu orang – orang berkerumun untuk rapid test. Ini konyol namanya,” tambah Alfred.

Dia berharap, dalam masa pandemi dan masa sulit akibat badai Seroja, pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. (MBN/KN)