Daerah  

DPRD NTT Berkomitmen Awasi Penyaluran Bantuan kepada Korban Bencana

Kolase foto anggota DPRD NTT, Yunus Takandewa (kiri) dan Mohammad Ansor (kanan) / Foto: Istimewa

Kupang, KN – Pasca badai seroja yang melanda Kota Kupang dan sejumlah daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, banyak masyarakat terdampak yang hingga kini belum tersentuh bantuan dari pemerintah.

Menanggapi polemik tersebut, Komisi V DPRD NTT berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran bantuan dari pemerintah kepada masyarakat.

“Tadi kita sudah kasih warning, semacam rekomendasi dan poin-poin penting yang harus dikerjakan oleh posko pemerintah. Karena banyak masyarakat yang belum tersentuh bantuan,” ujar Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa, usai melakukan sidak di Posko Bencana Pemprov NTT, Senin 26 April 2021.

Dia menjelaskan, fungsi dari pemerintah adalah membangun koordinasi dan mencatat seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga proses pendistribusian dapat diarahkan dan tepat pada sasaran.

“Jadi pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terisolasi dan menjerit kesakitan sendiri, sementara daerah lain kebanjiran bantuan yang disalurkan pemerintah,” tegas Takandewa.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk membantu masyarakat terdampak badai seroja, karena solidaritas masyarakat NTT sangat luar biasa.

“Karena saat bencana, saat itu juga terbentuk dapur-dapur umum yang dibuat secara sukarela, selain bantuan resmi dari pemerintah. Sehingga kita patut berterima kasih kepada mereka,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Hutang Pemkab Ende di Kontraktor Segera Dilunaskan

Sementara anggota Komisi V DPRD NTT, Mohammad Ansor mengimbau pemerintah untuk mendata dengan baik masyarakat penerima bantuan.

DPRD NTT juga meminta masyarakat dan organisasi maupun lembaga yang menyerahkan bantuan untuk melaporkan kepada Pemprov sehingga terdata dengan baik.

“Tahap tanggap darurat sedang berjalan. Mungkin yang kita akan pikirkan itu tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Kami harapkan pemerintah pusat ikut mendukung dalam bentuk APBN,” ucap Ansor.

Dia berharap pembangunan sarana dan fasilitas publik yang rusak pasca badai seroja bisa dilakukan secepatnya oleh pemerintah.

“Kita harapkan fasilitas publik berupa rumah ibadah dan sekolah-sekolah juga bisa menjadi prioritas dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi ini,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Plt Kepala BPBD NTT, Isyak Nuka yang hadir dalam kesempatan itu menjelaskan sejumlah proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Menurutnya, bantuan yang bersifat mendesak langsung dibagikan kepada masyarakat, tanpa harus melalui posko-posko yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

“Bantuan bencana ini bersifat darurat dan mendesak. Jadi jika ada laporan masuk, kita data dan kita langsung salurkan kepada masyarakat,” ucapnya.*