Kupang, KN – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTT. Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk membangun sinergitas bersama Pemprov NTT dan juga Kabupaten/Kota se-NTT dalam melakukan kesiapsiagaan terhadap bencana alam.
Dalam kunjungan kerja kali ini, jajaran anggota Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si tersebut melakukan pertemuan bersama Wakil Gubernur NTT Drs. Josef A. Nae Soi MM bersama jajaran forkopimda yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Gubernur pada Rabu 8 Desember 2021.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTT Ganef Wurgiyanto dan juga Kepala BPBD Provinsi NTT Ambrosius Kodo.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si mengatakan pentingnya untuk membangun sinergitas dan juga koordinasi dalam hal kesiapan menghadapi bencana terutama di NTT yang rawan terhadap bencana alam.
“Kita lakukan kunjungan kerja dan pertemuan ini secara khusus tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana di akhir tahun ini dan awal tahun depan. Sehubungan dengan berbagai informasi dari BMKG dan lembaga terkait lainnya yang melakukan potensi dini terhadap kebencanaan. Maka penting sekali Komisi VIII yang membidangi kebencanaan bersama BNPB untuk terus melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pentingnya kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana tersebut semisalnya seperti bencana alam siklon seroja beberapa waktu lalu,” jelas Dr. Ace.
Menurutnya, komisi VIII DPR RI ini juga bermitra dengan BNPB dan juga Kementerian Sosial yang ditugaskan secara khusus untuk mengahadapi kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan harus menjadi budaya masyarakat.
Smeentara mitigasi bencana juga penting karena melalui pendekatan scientific untuk mendeteksi bencana untuk meningkatkan kewaspadaan dan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan setiap orang.
Ace menambahkan, Komisi VIII bukan hanya melakukan koordinasi saja, tetapi juga harus komando dengan dari BNPB dan BPBD. “Kami ingin tekankan sebelum bencana terjadi pun sudah ada koordinasi dan komando karena kita sudah tahu potensi bencana itu dimana dan akan menimpa siapa saja. BNPB dan BPBD harus menjadi garda terdepan untuk kita mewaspadai kebencanaan itu,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan